Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti dengan Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Jumat (3/7/2020), Foto : Jaka/Man

Komisi X DPR RI kembali melanjutkan pembahasan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk RAPBN Tahun 2021. Salah satu poin pentinya, Komisi X tak setuju pemotongan anggaran Kemenparekraf, karena sektor pariwisata paling terdampak akibat wabah Covid-19.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti dengan Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Jumat (3/7/2020), terungkap, pagu indikatif Kemenparekraf Tahun 2021 sebesar Rp 4.111.437.568.000. Namun, Kemenparekraf belum menjelaskan arah kebijakan program kerja dan kegiatan pada pagu Tahun 2021 itu.

Akhirnya, kata Agustina, Komisi X melakukan pendalaman soal anggaran ini dengan para pejabat eselon I Kemenparekraf. "Komisi X sudah memberi masukan penyempurnaan pagu indikatif RAPBN 2021 pada Kemenparekraf. Alokasi anggaran pada Deputi Pemasaran dan Deputi Produk Pariwisata lebih banyak dimanfaatkan untuk menggarap pasar domestik dengan menggunakan konten lokal," urai Agustina.

Kemaparekraf juga diimbau agar merumuskan program dan kegiatan yang didasarkan pada data besar (big data) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sebagai acuan program kerja dan kegiatan. Soal pemotongan anggaran Kemenparekraf sebesar Rp 947.957.340.000, Komisi X memang sempat tak menyetujui. Justru, lanjut Agustina, sektor pariwisata harus mendapat dukungan anggaran secara maksimal.

Sementara Menparekraf pada rapat tersebut mengungkapkan, persepsi negara lain terhadap pariwisata Indonesia akibat Covid-19 masih 50 persen. Artinya, tingkat kepercayaan terhadap pariwisata Indonesia masih rendah. Untuk itu, pihaknya sedang mengembangkan big data untuk menarik wisatawan, terutama wisatawan nusantara untuk memulai melakukan kunjungan wisata, sebelum menggarap wisatawan internasional. (mh/es)